Banyak Kasus Keracunan MBG, BGN Diminta Tak Obral Izin SPPG
Majalah Jakarta Utara — Banyak Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk membantu pemenuhan gizi pelajar di Indonesia, kini menuai sorotan serius. Sejumlah kejadian keracunan menyasar siswa dari berbagai daerah menyebabkan tuntutan publik agar BGN lebih selektif dalam memberikan izin kepada dapur atau penyedia MBG, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi atau belum terbukti kemampuan operasionalnya.
Latar Belakang Kasus dan Statistik
Sejak diluncurkan januari 2025, beberapa ribu siswa di daerah seperti Cianjur, Sukoharjo, Batang, Pandeglang, dan Bogor dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG.
BPOM mencatat 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan dalam program MBG yang tersebar di 10 provinsi.
Dalam penyelidikan terbaru, BGN menyebut bahwa banyak insiden berasal dari SPPG yang baru beroperasi, yang belum berpengalaman dalam penskalaan produksi makanan dalam jumlah besar.
Baca Juga: Pertamina Pastikan BBM di SPBU Kebon Nanas Tak Tercampur Air Usai Lakukan Pengecekan Tangki
Permintaan agar Izin SPPG Dilakukan Lebih Ketat
Berkaitan dengan temuan tersebut, berbagai pihak, mulai dari DPR hingga pemerhati keamanan pangan, meminta agar:
BGN meninjau kembali syarat perizinan bagi SPPG, terutama yang baru didirikan, agar hanya yang memenuhi standar keamanan, higienitas, dan operasional yang memadai yang mendapat izin.
Evaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur) dilakukan agar proses dari pemilihan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga penyajian memenuhi standar kebersihan dan mutu pangan.
Penerapan tahap‐pendekatan bertahap untuk SPPG baru: memulai dari kapasitas kecil sebelum melayani ribuan siswa sekaligus.
Sanksi tegas bagi SPPG atau penyedia yang terbukti lalai atau menyebabkan keracunan: izin dicabut atau dibekukan
Tanggapan BGN
BGN, melalui Kepala Dadan Hindayana, mengakui bahwa izin kepada beberapa SPPG yang baru beroperasi menjadi salah satu pemicu masalah. ia menyebut bahwa SPPG baru seringkali belum terbiasa memasak untuk skala besar, sehingga muncul risiko dalam proses pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan.
Selain itu, BGN menyatakan akan:
Memperketat SOP keamanan pangan di semua SPPG.
Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada SPPG agar standar higienitas dan mutu makanan dapat dijaga.
Menyediakan pengawasan lebih intensif terhadap bahan baku, supplier, hingga proses pengiriman makanan.
Banyak Kasus Keracunan Tantangan Pelaksanaan
Beberapa kendala yang dihadapi dalam memperketat izin dan pengawasan SPPG:
Pengawasan dan testing bahan makanan memerlukan fasilitas laboratorium yang lengkap dan biaya operasional yang tidak sedikit.
Standar mutu dan higienitas berbeda-beda antar daerah, yang menyebabkan penerapan aturan secara seragam menjadi sulit.
Banyak Kasus Keracunan Harapan Publik dan Langkah Ke Depan
Masyarakat menuntut bahwa program yang ditujukan untuk kebaikan seperti MBG tidak menjadi sumber bahaya. Beberapa harapan muncul:
Publik mendapatkan akses informasi transparan tentang latar belakang SPPG, sumber bahan baku makanan, dan hasil uji lab untuk tiap SPPG.
Keterlibatan BPOM, Dinas Kesehatan, maupun Dinas Pendidikan dalam pengawasan harus diperkuat agar tidak hanya menjadi slogan tetapi nyata di lapangan.
